Dalam rangka peningkatan kinerja Mal Pelayanan Publik, Kementerian PANRB bekerjasama dengan USAID ERAT dalam Program Pengembangan Sistem Monitoring & Evaluasi untuk kinerja MPP dan Promosi MPP Berbasis Digital. Program yang dilaksanakan pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota pilot, termasuk Kota Banjar Baru,
Kota Banda Aceh, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Badung, Kabupaten Barru dan
Kabupaten Selayar; dan 2 (dua) daerah sebagai permodelan MPP Digital yakni Kabupaten Sumedang
dan Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai langkah awal, Tim USAID ERAT; Ajie Ginanjar Nugraha dan Ivan Nuerholis Majid didampingi oleh Fahrul Rizal; Evaluator dari Kemenpan RB melakukan assessment tanggal 21-22 Februari 2023
untuk memetakan seluruh alur mekanisme pelayanan MPP dan informasi lainnya, yaitu:
1. Aturan pembentukan MPP
2. Dokumen SOP
3. Standard pelayanan
4. Data jumlah instansi dan jumlah layanan
5. Dokumen atau laporan pelaksanaan MPP
6. Dokumen/laporan SKM
7. Indikator monitoring dan evaluasi, dan
8. dokumen tentang aplikasi digital MPP

Bukan hanya DPM&PTSP sebagai Leading Sektor Mal Pelayanan Publik yang di evaluasi, tetapi juga beberapa tenant yang bergabung, seperti: BPJS Ketenaga Kerjaan, Polres Banjarbaru, PT Taspen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta BPPRD Kota Banjarbaru.