WEBSITE | DINAS PENANAMAN MODAL dan PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

Laporan Hasil Analisa Dan Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2019

Posted on 21 September 2020


Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur negara pada semua tingkatan.

Kebijakan pendayagunaan aparatur negara untuk peningkatan kualitas pelayanan mutlak harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dewasa ini masih belum dapat memenuhi kualitas pelayanan yang diharapkan masyarakat,hal ini terjadi karena dibeberapa aspek masih banyak terdapat kendala yang langsung maupun tidak langsung berdampak pada pencapaian kualitas pelayanan itu sendiri. Keluhan maupun pengaduan masyarakat baik langsung maupun melalui media massa menjadi tolak ukur kurang baiknya kualitas layanan publik yang diberikan Instansi Pemerintah.

Salah satu bentuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengadakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan. Selama ini Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan acuan Keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Keputusan ini belum mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, sehingga dipandang perlu untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai pengganti  Keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, maka untuk tahun 2019 pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat mengacu pada peraturan tersebut.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat mengalami perubahan terhadap unsur pelayanan,  yang dulu ada 14 unsur pelayanan yang dinilai sekarang hanya 9 unsur pelayanan.

Nilai Rata-Rata SKM per-Unsur adalah sebagai berikut :

NO

UNSUR PELAYANAN

NILAI

  1.

  Persyaratan

3,37

  2.

  Prosedur

3,39

  3.

  Waktu Pelayanan

3,23

  4.

  Biaya/Tarif

3,83

  5.

  Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

3,38

  6.

  Kompetensi Pelaksana

3,45

  7.

  Perilaku Pelaksana

3,43

  8.

  Sarana dan Prasarana Pelayanan

3,37

  9.

  Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan

3,65

 

 

 

Nilai Survey Unit Pelayanan adalah dengan masing-masing menghitung nilai per-unsur dikali 0,111. Perkalian masing-masing unsur dijumlahkan maka akan didapat nilai sebagai berikut :

  1. Nilai Rata-Rata Tertimbang         =  3,45
  2. Nilai SKM setelah dikonversi       =  86,41
  3. Mutu pelayanan                         =  B

Kinerja Unit Pelayanan           =  Baik      

Nilai IKM Tahun 2019  meningkat dibandingkan pada tahun 2018, namun masih belum seperti yang diharapkan karena belum mendapatkan nilai A (Kategori Sangat Baik). Dari sembilan unsur yang dinilai,  Biaya/Tarif  memberikan nilai yang sangat baik pada IKM tahun 2019. Adapun unsur-unsur yang nilainya rendah adalah Waktu Pelayanan, Analisa penyebab hasil penilaian unsur yang nilainya rendah adalah :

 

  1. Waktu penyelesaian pelayanan , nilainya mencapai 3,23 hal ini disebabkan karena beberapa jenis perizinan di laksanakan oleh SKPD Teknis dalam memberikan rekomendasi perizinan, sehingga terjadi kesalah fahaman bagi custumer, seperti tertera dalam SP Izin selesai dalam 3 hari kerja, yang mereka beranggapan 3 hari setelah proses penginputan administrasi akan seesai SKnya, sedangkan faktanya 3 hari kerja dihitung setelah rekomendasi dating dari SKPD teknis.

 

Rekomendasi : Di alihkan keperizinan secara online agar lebih mudah dan cepat.

 

 

Dalam rangka meningkatkan nilai IKM pada tahun 2020, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru akan melakukan beberapa perbaikan diantaranya :

 

  1. Melakukan Koordinasi lebih lanjut dengan seluruh SKPD teknis terkait proses perizinan.
  2. Melakukan pelayanan secara online pada aplkasi intan bjb
  3. Melakukan penandatanagan secara digital.
  4. Memberikan kemudahan kepada custumer untuk bisa mencetak SK Perizinan mereka sendiri dari rumah.

 

Diharapkan dengan tindakan perbaikan yang dilakukan maka nilai IKM DPMPTSP Kota Banjarbaru tahun 2020 akan meningkat dan mencapai kategori sangat baik.



Leave a Comment:




DPMPTSP Pemerintah Kota Banjarbaru

  Jalan Husni Thamrin No.1 70711

Telp : (0511) 4781711

Fax : (0511) 4781886

Email :

Jam Pelayanan

Senin s/d Kamis : 08:00 - 16:00
Jum'at : 08:00 - 11:00

Jejak Pendapat

Apakah informasi yang disajikan pada website DPMPTSP Kota Banjarbaru ini telah banyak membantu Anda?